Moeldoko : Infrastruktur Menyatukan Indonesia dan Memenuhi Hak Ekonomi Sosial

Spread the love
Share

Global Hukum Indonesia, Jakarta – Pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok adalah bagian dari pelaksanaan janji Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran. Jadi seluruh Indonesia akan terkoneksi. Konektivitas ini membuat Indonesia sambung menyambung menjadi satu, bukan hanya dalam lagu, tapi nyata.

Pernyataan itu ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka acara diskusi media dengan tema ‘Pembangunan Infrastruktur’ di Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Jokowi memang kerap diidentikkan dengan presiden infrastruktur. Namun, ketika begitu banyak capaian di bidang infrastruktur, ada sebagian kecil yang justru menganggap pembangunan infrastruktur tidak penting.

Oleh karena itu, Moeldoko memandang perlu meluruskan informasi-informasi yang salah terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

Simpulan diskusi ini menegaskan, masyarakat di daerah terpencil, ibu-ibu, pedagang, pengusaha kecil dan pengrajin, pekerja, pekerja kreatif, petani, nelayan dan peternak, supir dan kurir, karyawan, pengusaha dan investor, milenial, peneliti, dokter dan pasien, balita dan ibu hamil/menyusui, lansia, guru dan siswa, masyarakat menengah ke bawah, keluarga Indonesia, atlet, aparat negara, hingga wisatawan, merasakan manfaat yang nyata.

Sebab, infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya jalan tol, tapi juga bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan telepon, internet, jalan lintas, jembatan desa, sambungan listrik, rel kereta api, sarana transportasi massal di perkotaan, saluran irigasi, bendungan, embung, sekolah, PAUD, Puskesmas, laboratorium, rumah bersubsidi, fasilitas umum, pos lintas batas, jamban, sumur, air bersih, dan banyak lagi.

Membangun Jiwa Indonesia

“Membangun infrastruktur sama dengan menciptakan kesejahteraan untuk semua. Mendirikan infrastruktur bukan hanya mendirikan monumen mati. Membangun infrastruktur adalah membangun jiwa dan badan Indonesia,” kata Denni Purbasari.

Doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini menambahkan, yang bisa kita lihat, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi stabil, pengangguran menurun.

“Pembangunan ini pun berkualitas karena kemiskinan menurun, Indeks Gini juga menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita meningkat,” ungkapnya.

Alternatif Pembiayaan Kreatif

Chief Executive Officer Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Pemerintah, Eko Putro Adijayanto mengungkapkan, PINA berfungsi sebagai terobosan dalam pembiayaan pembangunan di luar anggaran pemerintah. Untuk menjalankan peran ini, ada tiga hal yang dikerjakan PINA, yaitu fasilitasi investasi, project pipelining, dan pembentukan ekosistem sehingga proyek dapat dijalankan.

Berbagai alternatif pembiayaan kreatif itu diperlukan sejalan dengan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang masih sangat besar.

Infrastruktur, kebutuhan mendesak

Sementara itu, ekonom A. Prasetyantoko menilai, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara dengan biaya logistik tinggi. “Competitiveness kita masih rendah. Untuk meningkatkan competitiveness itu perlu pembangunan infrastruktur,” jelas Rektor Unika Atma Jaya ini.

Kendati getol membangun infrastruktur, Prasetyantoko menilai keuangan pemerintah justru membaik. Kenaikan nilai utang tidak membebani APBN seperti yang ditudingkan sejumlah pihak. Ini terlihat dari defisit yang semakin kecil. Tahun 2018, outlook defisit anggaran hanya 2,12 persen dari produk domestik bruto, membaik dari tahun 2017 sebesar 2,51 persen. Tahun ini, defisit anggaran diperkirakan kembali menciut menjadi hanya 1,8 persen. (Red)

Tinggalkan Balasan

Share
Share