*DIDUGA PELAKSANAAN LELANG PROYEK DINAS PENDIDIKAN DKI SARAT KKN* 

Spread the love
Share

Media Global Hukum Indonesia, JAKARTA – Paket Pekerjaan Rehab Total Gedung Sekolah Paket 2 Jakarta Barat (Lelang Ulang), diduga terjadi indikasi Penyimpangan Prosedur dan Penyalahgunaan Wewenang dan sarat KKN, pasalnya, penentuan rekanan pemenang tender tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini terungkap melalui dokumen sanggahan PT. Murni Konstruksi Indonesia nomer KSO MKI-IK-ARC/VII/2018.002 yang mana copynya telah diterima awak media di Jakarta Selasa kemarin (10/07). 

Menurut Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No. 664 tahun 2018 tanggal 05 Juli 2018 menetapkan pemenangnya adalah WIKA-WG-CMP KSO dianggap telah mengabaikan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP, dimana skor akhir penyedia urutan tertinggi adalah  PT. Murni Konstruksi Indonesia dengan harga penawaran Rp.282.299.637.992,00 Skor Akhir 97,98.

Sedangkan PT. Wijaya Karya (Persero) Harga Penawaran Rp. 308.278.000.000,00 Skor Akhir 93,58,  terdapat selisih sebesar Rp 25.978.362.008. maka pemenang seharusnya adalah PT. Murni Konstruksi Indonesia.  

Untuk berikutnya bila pun ada pertimbangan  evaluasi kinerja penyedia, harus dibuatkan terperinci indikator atau tolak ukur yang jelas serta dituangkan dalam dokumen pengadaan mengenai penetapan pemenang.

Dengan adanya dungaan Rekayasa, KKN dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, maka tentu akan mengakibatkan potensi yang merugikan negara sebesar Rp. 25.978.362.008.

Sehingga dari Pihak PT. Murni Konstruksi Indonesia, merasa tidak terima dengan keputusan ini, rencananya dari bidang hukum perusahaan akan segera melaporkan kepada Komisi Pengawas  Persaingan Usaha (KPPU) DKI Jakarta, bidang Inspektorat selaku APIP juga akan menempuh jalur hukum. (MS/Red)

One thought on “*DIDUGA PELAKSANAAN LELANG PROYEK DINAS PENDIDIKAN DKI SARAT KKN* ”

  1. Di sistem lelang yg sdh transfaran seperti ini msh ada yg berani bermain2, waduh luar biasa beraninya. Apakah KPA nya mau berlindung di balik perusahaan besar “plat merah” seperti ini? Sehingga dipaksakan hrs menang dan tdk peduli negara akan rugi.
    Mana KPK, periksa dong.

Tinggalkan Balasan

Share
Share