Camat Mana Yang Tidak Makan Fee DD-ADD 7,5 Persen

Spread the love
Share

Global Hukum Indonesia, SAMPANG – Masih ingat operasi tangkap tangan (OTT) pemotongan dana desa dan alokasi dana desa (DD-ADD) di Kecamatan Kedungdung pada 5 Desember 2016? Mantan Camat Kedungdung Ahmad Junaidi sudah bebas dari tahanan sejak Sabtu (9/3/2019). Dia membeberkan fakta yang sebenarnya terjadi. Versi dia.

OTT dilakukan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim. Polisi saat itu mengamankan uang lebih kurang Rp. 1.494.893.000,- Ada tujuh orang yang diamankan pada saat itu (selengkapnya lihat grafis).

Ahmad Junaidi saat ditemui di rumahnya menuturkan, pada saat penyidikan dan sidang, saksi-saksi banyak berkata tidak sesuai fakta. Contohnya, fee DD-ADD untuk kalangan atas. Padahal itu memang ada. Bukan atas inisiatif camat. Tapi memang terstruktur. Bukan hanya kegiatan DD-ADD, tapi juga pada kegiatan lainnya.

Saat persidangan dan berita acara pemeriksaan (BAP), dia mengaku sudah menyampaikan fee terstruktur dari kalangan atas hingga bawah. Yang memimpin rapat penarikan fee DD-ADD Kepala Bapemas Sampang waktu itu. Yakni, Moh. Amiruddin.

”Pada saat itu, saya wajah lama tapi masih baru. Fee itu untuk pengamanan. Besarnya 7,5 persen yang bersumber dari DD-ADD 2016 yang khusus fisik,” katanya Minggu (10/3/2019). ”Empat persennya untuk kecamatan dan tiga setengah persen untuk kabupaten,” sambung dia.

Fee DD-ADD, lanjut Junaidi, harus diberikan kepada koordinator paguyuban camat. Koordinator paguyuban camat pada waktu itu Camat Robatal Ahmad Husairi. Dana diberikan melalui bendahara. Waktu itu Camat Kota Sampang Suryanto yang menjadi bendahara.

Mantan camat Kedungdung itu mengungkapkan, rapat penentuan fee DD-ADD digelar di ruang kantor Kepala Bapemas Sampang Moh. Amiruddin. Hadir waktu itu dua Kabid Bapemas. Salah satunya Kabid Kelembagaan Desa Bapemas Wasaton dan seluruh camat se-Sampang. Usai rapat di kabupaten, pihaknya rapat di kantor Kecamatan Kedungdung bersama seluruh kepala desa (Kades).

”Saya menyampaikan kepada Kades, ada celetukan itu (fee, Red) sudah biasa,” ucapnya. ”Yang mengumpulkan dana itu Kasi PMD dan Kasi Pemerintah di masing-masing kecamatan untuk membantu camat,” timpalnya.

Pria yang dikaruniai enam buah hati itu menyatakan, untuk fee DD yang melakukan penarikan Kasi PMD. Sementara fee ADD yang menarik Kasi Pemerintahan jika di Kecamatan Kedungdung. Dalam persidangan, Junaidi sudah menjelaskan sesuai fakta di lapangan. Ternyata, para camat mengkau tidak pernah mengambil dana 7,5 persen. Semua camat tidak mengakui itu. Padahal ada rasa ketakutan.

Pencairan tahap awal Juni 2016. Waktu itu hampir Lebaran. Junaidi ketika menyerahkan fee DD-ADD 3,5 persen sekitar Rp 277 juta ada Camat Tambelangan Moh. Sulhan. ”Camat sudah kompak. Saya menyerahkan kepada Suryanto di kediamannya. Saya sampaikan, fee ini bukan atas inisiatif saya. Kuncinya sekarang untuk membongkar fee 3,5 persen Suryanto,” ungkapnya.

Pada waktu itu, lanjut Junaidi, Camat Tambelangan Moh. Sulhan yang dijadikan saksi mengaku tidak tahu kalau pihaknya membayar fee DD-ADD kepada Suryanto. Maka dari itu, fee DD-ADD secara keseluruhan nominalnya miliaran rupiah. Pihaknya menyerahkan tunai kepada Suryanto.

Pada saat menyerahkan fee, pihaknya meminta catatan kepada Suryanto. Berapa banyak yang dibayar, tahap berapa, dan sisanya. ”Catatan itu disimpan Suryanto,” ucapnya. ”Seandainya tidak terjadi kasus, mungkin sampai selesai fee itu,” tegas Junaidi.

Pada saat itu dia selalu ditelepon ditanya tentang fee DD-ADD karena sudah hampir Lebaran. Junaidi mengaku mengantarkan saat bulan puasa setelah salat Tarawih. Fee dari Suryanto untuk kabupaten diserahkan kepada Moh. Amiruddin. ”Yang jelas fee itu diberikan oleh Pak Amir kepada orang kabupaten,” bebernya.

Yang membuat Junaidi kecewa, apa yang disampaikan di persidangan dibantah semua oleh hakim. Padahal dia menjelaskan sesuai fakta di lapangan. Itu dikarenakan tidak ada saksi. Bukan hanya itu, pada Januari 2017, Humas Polda Jatim akan mengumumkan tersangka baru. Nyatanya, sampai saat ini belum ada tersangka baru. Tersangka tetap hanya dua orang.

”Ini tipikor, jadi harus dilanjut,” pintanya. ”Penarikan fee saya tidak hanya dibantu almarhum Kun Hidayat. Saya juga dibantu stafnya Pak Kun, yaitu Bu Evi. Selain itu, Pak Samsuri Kasi Pemerintahan,” ungkapnya.

Junaidi berharap, kasus yang menimpanya tidak berhenti. Menurut dia, fee DD-ADD tidak dimakan dia sendiri. Fee tersebut juga disetor ke atasannya di kabupaten melalui bendahara paguyuban camat.

”Saya yang nyetor bawa mobil dinas, uang dibungkus plastik. Saat itu Sulhan (Camat Tambelangan, Red) juga menyetor, berbarengan. Cuma tidak mengaku dia. Saya duduk menghadap barat, Pak Suryanto menghadap ke utara, dan Pak Sulhan menghadap ke timur,” ungkapnya lagi.

Fee DD-ADD yang disetorkan tahap pertama. Sedangkan tahap kedua dan ketiga belum. Sebab, banyak Kades yang tidak menyetorkan.

Junaidi menyadari, apa yang diungkapkannya ini penuh risiko. Akibat kasus fee DD-ADD ini, dia dipecat sebagai PNS. Selama 27 bulan dia mendekam di penjara. Selama dipenjara, tidak ada yang menafkahi anak dan istrinya. Di penjara, belum pernah dia didatangi camat.

Dengan kasus tersebut, dia begitu terhina. Padahal camat yang lain juga menikmati empat persen fee DD-ADD. ”Pada 2016, camat mana yang tidak makan fee 7,5 persen,” ujarnya.

”Pada saat dihukum, anak saya berumur empat bulan. Ini yang membuat saya mengungkap kasus ini. Jika tidak diungkap sesuai fakta di lapangan, (jadi beban) batin bagi saya. Sementara kalau diungkap, penuh risiko,” tandasnya.

Sementara itu, Moh. Amiruddin selaku mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapemas) Sampang membenarkan ada rapat di ruang kerjanya pada 2016. Namun rapat itu bukan terkait instruksi fee DD-ADD.

Dia mengklaim tidak memberikan instruksi pemotongan DD-ADD. ”Sudah, saya tidak pernah melakukan perintah (penarikan fee DD-ADD, Red),” ujarnya. ”Saya tidak pernah perintah perintah. Jika saya memerintah, kaya saya,” ucapnya.

Pria yang saat ini menjabat Kepala Dinsos Sampang itu menambahkan, rapat di ruangannya waktu itu hanya rapat percepatan pengajuan pencairan dan realisasi DD-ADD. Dia dijadikan saksi oleh Polda Jatim untuk kasus. Juga dijadikan saksi pada saat sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya. ”Saya mengumpulkan camat bukan satu dua kali, tapi berkali-kali,” ujarnya.

Mantan Camat Kota Sampang Suryanto dihubungi melalui telpon mengaku tidak tahu pengajuan fee DD-ADD. Dia mengakui ada paguyuban camat. ”Tidak ada (fee DD-ADD,” katanya.

Disinggung mengenai penyetoran uang yang dilakukan Ahmad Junaidi, Suryanto tidak membenarkan hal itu. Suryanto tidak mau menanggapi penjelasan Ahmad Junaidi. ”Tidak usah saya tanggapilah. Itu (penyetoran fee DD/ADD, Red) tidak ada,” kelitnya.

Misalnya ada laporan kepada pihak yang berwajib dan menyeret dia, sekretaris Sapol PP Sampang itu akan mengikuti prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. ”Kita negara hukum, ya kita harus patuh pada hukum,” tandasnya.

Terpisah, Camat Tambelangan Moh. Sulhan langsung menegaskan tidak tahu kasus yang menyeret mantan Camat Kedungdung Ahmad Junaidi. Dia tidak mau komentar mengenai kasus tersebut. ”Saya tidak tahu. No comment kalau masalah itu (penyetoran fee DD-ADD),” ucapnya.

Ditanya tentang paguyuban camat pada 2016, lagi-lagi Sulhan mengaku tidak ada. Hal itu bertolak belakang dengan penjelasan Suryanto. Menurut Suryanto ada paguyuban camat. ”Tidak ada itu (paguyuban camat, Red). Dari dulu sampai sekarang tidak ada,” tutupnya. (JP/AgusN/ms)

Tinggalkan Balasan

Share
Share